ANALISA KASUS KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI PROVINSI BANTEN DAN KOTA TANGERANG SELATAN

Abstract

The theory of fraud is a theory that explains the criminal act of deception in order to profit from its actions at the expense of others. Conditions that will result in losses, especially for the wider community if it occurs in government. In particular, this study was conducted to analyze and prevent fraud in the case of corruption in the procurement of health equipment in Banten Province and South Tangerang City that occurred in Fiscal Year 2012-2013. The case that started from the service quality improvement programRSUD is then used by the power of the dynasty of Ratu Atut and Wawan to consolidate. Implementation of the Governmental Internal Control System (SPIP) which does not run also encourages the smoothness of the fraud that occurred as well as indirect intervention given by Ratu Atut. Of the fraud, the State suffered losses of Rp 193 billion due to many packages that are not medical devicess specifications, fictitious, and too expensive due to the consolidation of bidders under the control of PT Bali Pasific Pratama with various modes. Therefore, the prevention of political dynasties, the implementation of the Regional Head Election Law, and the provision of severe penalties for corruptors can minimize corruption.


Abstrak

Teori fraud adalah teori yang menjelaskan tindakan kriminal berupa penipuan untuk memperoleh keuntungan dari tindakannya dengan mengorbankan orang lain. Kondisi itu akan mengakibatkan kerugian khususnya bagi masyarakat luas apabila terjadi dalam pemerintahan. Secara khusus penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mencegah fraud pada kasus korupsi pengadaan alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2012-2013.Kasus yang bermula dari progam peningkatan kualitas layanan RSUD tersebut kemudian digunakan oleh kekuatan dinasti Ratu Atut dan Wawan untuk melakukan konsolidasi.Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang tidak berjalan juga mendorong lancarnya kecurangan yang terjadi selain juga karena intervensi tidak langsung yang diberikan Ratu Atut. Dari kecurangan tersebut, Negara mengalami kerugian Rp 193 miliar karena banyak paket alkes yang tidak sesuai spesifikasi, fiktif, serta terlalu mahal akibat konsolidasi peserta tender di bawah kendali PT Bali Pasific Pratama dengan berbagai modus. Oleh karena itu pencegahan dinasti politik, penerapan UU Pilkada, serta pemberian hukuman berat bagi koruptor bisa meminimalisasi korupsi.